Dasar Hukum


  1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2006

    Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
  2. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014

    Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya termasuk pengelolaan sumber daya yang ada dengan didasarkan suatu perencanaan strategis.
  3. PERMENPAN NOMOR 53/2014

    Tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



    Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)


    Merupakan integrasi dari sistem perencanaan, system penganggaran dan system pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan system akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Produk akhir SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.



    SAKIP Merupakan


  1. Sarana melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
  2. Sarana meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance dan fungsi-fungsi manajemen modern secara taat asas
  3. Sarana pengelolaan dana dan sumber daya lainnya menjadi efisien dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara terukur dan berkelanjutan.
  4. Sarana mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dari setiap pemimpin dalam menjalankan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan.
  5. Sarana penyempurnaan organisasi, kebijakan publik, sistem perencanaan dan penganggaran, ketatalaksanaan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat, mekanisme pelaporan serta pencegahan praktik-praktik KKN
  6. Sarana mendorong kreativitas, produktivitas, sensitivitas, disiplin dan tanggung jawab para pegawai dalam melaksanakan tugas/jabatan berdasarkan aturan/kebijakan, prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan.



    Penyelenggaraan SAKIP meliputi:


  1. Rencana Strategis;
  2. Perjanjian Kinerja;
  3. Pengukuran Kinerja;
  4. Pengelolaan Data Kinerja;
  5. Pelaporan Kinerja; dan
  6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.



    Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)


    LAKIP berisi laporan kinerja dan akuntabilitas, yaitu gambaran pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. LAKIP sendiri merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP.
    Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.



    Upaya Pemerintah Kota Banjarbaru


  1. ROADSHOW, Walikota dan Wakil Walikota didampingi Staf Ahli, Asisten & BAPPEDA melakukan roadshow ke setiap SKPD guna menyampaikan VISI dan MISI dalam rangka menyamakan persepsi untuk membangun dan menegakkan komitmen bersama.

  2. ARAHAN DAN BIMBINGAN, mempedomani arahan dan bimbingan dari pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dan KEMENPAN – RB dalam merumuskan Perencanaan Strategis dan Penetapan Indikator Kinerja Utama guna penguatan SAKIP.

  3. ASISTENSI/ PENDAMPINGAN PENGUATAN SAKIP, Keterlibatan dan kehadiran kepala SKPD dalam konteks SKPD dan atau manajemen kinerja merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan SAKIP dan atau manajemen kinerja, karena dokumen perencanaan strategis dan Perjanjian Kinerja SKPD merupakan tanggung jawab Kepala SKPD.

  4. MEMAPARKAN DOKUMEN SAKIP, para Kepala SKPD/ Sekretaris/ Kasubbag Perencanaan SKPD memaparkan dokumen SAKIP.

  5. PENGEMBANGAN APLIKASI PENDUKUNG SAKIP, Layanan Informasi SAKIP pada Website Pemerintah Kota Banjarbaru dan Rencana Pengembangan Aplikasi Pendukung dan Integrasi Aplikasi Kinerja dan Keuangan

    Arsip File


    LAKIP Kota Banjarbaru Tahun 2016
    DOWNLOAD

    RKPD 2017

    RPJMD 2016-2021

    SK IKU 2016

    Lampiran IKU 2016